HUKUM KOMERSIAL

By irna ardelia - 08.13

PERTEMUAN 1

NAMA : IRNA ARDELIA

KELAS : 2EB17

NPM : 22217985

1.1 A. PENGERTIAN HUKUM SECARA UMUM

Hukum adalah peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap induvidu yang membuat suatu pelanggaran yang sangat merugikan kepada orang lain, hukum berupa norma dan sanksi yang di buat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku seseorang dan tertib.

B. PENGERTIAN HUKUM MENURUT KBBI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupakan :

• Peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa,pemerintah

• Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat.

• Patokan (kaidah, ketentuan).

• Keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, vonis.

C. TUJUAN HUKUM

Tujuan hukum adalah untuk menjujung suatu keadilan dan peraturan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Jika undang – undang ditegakkan maka setiap masalah dapat terselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

D. HUKUM MENURUT SUMBERNYA

Ø Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.

Ø Hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan.

Ø Hukum traktat, yaitu yang ditetapkan oleh Negara-negara suatu dalam perjanjian Negara.

Ø Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim.

Ø Hukum doktrin, yaitu yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

E. KODIFIKASI HUKUM

Kodifikasi hukum adalah jenis – jenis hukum dan peraturan hukum berdasarkan prosedur hukum tertentu yang sudah jelas disertai oleh undang- undang yang berlaku. Menurut bentuknya kodifikasi hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu:

Ø Hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan.

Ø Hukum tak tertulis yaitu hukum yang biasanya dilakukan pada yang diyakini oleh sebagian masyarakat tetapi hukum ini tidak tertulis .

Unsur-unsur kodifikasi sebagai berikut:

Ø Jenis-jenis hukum tertentu

Ø sistematis

Ø lengkap

Tujuan kodifikasi hukum tertulis adalah untuk memperoleh :

Ø Kepastian hukum

Ø Penyederhanaan hukum

Ø Membentuk kesatuan hukum.

Contoh-contoh kodifikasi hukum di Indonesia:

· Hukum pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

· Hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

· Hukum dagang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

F. KAIDAH/ NORMA HUKUM

Kaidah berarti asas – asas hukum antara fakta, dalil dan ilmu. Sedaikan kaidah hukum merupakan ketentuan tentang tingkah perilaku seseorang baik maupun buruk.

G. PENGERTIAN EKONOMI DAN PENGERTIAN HUKUM EKONOMI

Hukum ekonomi adalah hukum yang saling berhubungan dengan lingkungan sekitar masyarakat dalam kehidupan ekonomi sehari – hari yang dilakukan dengan bijak.

2.1 A. SUBYEK HUKUM

Subyek hukum adalah seseorang yang berhak mempunyai kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab atas hukum. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Sebagai berikut :

Ø Manusia

Manusia sudah mempunyai hak hukum dari ia lahir sampai meninggal dunia

Ø Badan Hukum

Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang diciptakan oleh hukum oleh karenanya dapat bertindak seperti manusia.

Adapun bentuk badan hukum adalah :

Ø Badan hukum publik, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik, yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Contohnya Negara RI,Pemda tk. I, II, BI, Perusahaan Negara.

Ø Badan hukum perdata (sipil), adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau hukum perdata yang menyangkut kepentingan-kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

B. OBYEK HUKUM

Obyek hukum adalah sesuatu yang berguna bagi si subjek hukum dan dapat memberikan sebuah informasi yang akurat atas hak yang dapat dimiliki oleh subjek hukum

Menurut pasal 503 KUHPdt benda dibedakan menjadi dua, yaitu :

Ø benda berwujud, adalah benda yang dapat dilihat, diraba dan dirasakan dengan indra manusia, misalnya rumah, tanah, sepeda motor.

Ø benda tidak berwujud, adalah benda yang hanya dapat dirasakan saja (semua hak), misalnya hak cipta, paten, merek.

Menurut pasal 504 KUHPdt benda dibagi menjadi :

Ø Benda tetap, adalah benda yang karena sifat, tujuan atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tetap.

Ø Benda bergerak, adalah benda yang karena sifat dan ketentuan undang-undang dianggap sebagai benda bergerak.

C. HAK KEBENDAAN YANG BERSIFAT SEBAGAI PELUNASAN HUTANG ( HAK JAMINAN )

Hak kebendaan adalah hak yang bersifat pelunasan hutang sebuah jaminan yang melekat pada pihak kreditor yang melakukan suatu perjanjian kepada seseorang dan kriditor berhak mengambil hak – hak untuk melunasi hutang- hutangnya. Perjanjian hutang piutang dalam KUH Perdata tidak diatur secara terperinci, namun bersirat dalam pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjaman pengganti yakni dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama.

3.1 A. HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA

Hukum perdata yang diterapkan di Indonesia adalah hukum perdata barat dan hukum perdata nasional. Di Indonesia sendiri mendirikan hukum perdata nasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang sah dan berdaulat.

B. SEJARAH SINGKAT HUKUM PERDATA

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yang disusun berdasarkan hukum Romawi 'Corpus Juris Civilis' yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukumperdata) dan Code de Commerce (hukum dagang).

Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda dan masih terus dipergunakan hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813). Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh J.M. Kemper disebut Ontwerp Kemper. Namun, sayangnya Kemper meninggal dunia pada 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1830 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :

Ø BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda).

Ø WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]

C. PENGERTIAN HUKUM DAN KEADAAN HUKUM

Keadaan Hukum Di Indonesia

Mengenai keadaan hukum perdata di Indonesia sekarang ini masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka ragam. Faktor yang mempengaruhinya antara lain :

Ø Faktor Etnis

Faktor hysteria yuridis yang dapat kita lihat pada pasal 163 I.S yang membagi penduduk Indonesia dalam 3 golongan yaitu:

· Golongan eropa

· Golongan bumi putera (pribumi/bangsa Indonesia asli)

· Golongan timur asing (bangsa cina, india, arab)

Pedoman politik bagi pemerintahan hindia belanda terhadap hukum di Indonesia ditulis dalam pasal 131, I.S yang sebelumnya terdapat pada pasal 75 RR (Regeringsreglement) yang pokok-pokonya sebagai berikut :

Hukum perdata dan dagang (begitu pula hukum pidana beserta hukum acara perdata dan hukum acara pidana harus diletakkan dalam kitab undang-undang yaitu di kodifikasi).

Untuk golongan bangsa eropa harus menganut sistem perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda.
Untuk golongan bangsa Indonesia dan timur asing jika sesuai dengan apa kebutuhan kemasyarakatan yang telah menghendakinya.
Orang asli pribumi Indonesia dan orang asli timur belum ditundukkan oleh peraturan Bersama dengan bangsa eropa.
Sebelum hukum di sahkan masyarakat telah percaya dengan keyakinan pada hukum adat di daerahnya.

D. SISTEMATIKA HUKUM PERDATA DINDONESIA

Ø Buku 1 tentang orang, dimana setiap orang diatur oleh sebuah hukum dan norma yaitu hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban pada subjek hukum.

Ø Buku II tentang kebendaan , dimana hukum mengatur tentang benda, yaitu hukum yang mengatur atas hak dan kewajiban pada suatu kebendaan milik dari si subyek hukum. Yang berkaitan dengan harta warisan dan penjamin.

Ø Buku III tentang perikatan, dimana hukum mengatur tentang suatu perikatan atau suatu perjanjian, yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum dibidang perikatan. Perikatan biasanya timbul dari adanya sebuah perjanjian antara beberapa pihak.

Ø Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; Dimana mengatur tentang hak – hak dan kewajiban si subyek hukum yang menggunakan hukum perdataan dan hal – hal yang berkaitan dengan barang bukti.

4.1 A. DASAR HUKUM PERIKATAN

Dasar hukum perikatan merupakan hubungan yang telah berbuat perjanjian antara beberapa pihak yang terlibat yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Sumber hukum perikatan adalah Perjanjian dan Undang – Undang.

B. ASAS – ASAS DALAM HUKUM PERIKATAN

Asas kebebasan berkontrak , perdata yang segala sesuatunya berupa suatu perjanjian yang resmi dan para pihak – pihak didalam telah membuat undang – undang yang berlaku bagi pihak tertentu saja. Pada pasal 1338 KUHP Perdata
Asas konsensualisme, sebuah perjanjian yang telah disepakati antara beberapa pihak mengenai hak hak dan kewajibannya dan tidak memerlukan suatu yang formalitas. dalam Pasal 1320 KUHP Perdata.

C. WANPRESTASI DAN AKIBAT-AKIBATNYA

Wanprestasi adalah prestasi yang belum sanggup. Apabila si berhutang (debitur), tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukannya, maka di katakanya bahwa ia melakukan “wanprestasi”. Perkataan “wanprestasi” berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk.

D. HAPUSNYA HUKUM PERIKATAN

Pasal 1381 BW menyebutkan bahwa hapusnya Perikatan adalah :

Pembayaran (Pasal 1382-1403 KUHPerdata)
Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan/konsinyasi (Pasal 1404-14012 KUHPerdata)
Novasi/pembaharuan utang (Pasal 1425-1435 KUHPerdata)
Perjumpaan utang/kompensasi (Pasal 1425-1435 KUHPerdata).
Konfisio/percampuran utang (Pasal 1436-1437 KUHPerdata).
Pembebasan utang (Pasal 1438-1443 KUHPerdata).
Musnahnya barang terutang (Pasal 1444-1445 KUHPerdata)
Kebatalan dan pembatalan perjanjian (Pasal 1446-1456 KUHPerdata)
Berlakunya syarat batal (Pasal 1265 KUHPerdata)
Lewatnya waktu/daluwarsa (Pasal 1946-1993 Bab VII Buku IV KUHPerdata)

5.1 A. STADAR KONTRAK

Menurut Mariam Darus, standar kontrak terbagi 2 yaitu umum dan khusus:

· Kontrak standar umum artinya kontrak yang telah direncanakan oleh kreditor untuk diberikan calon debitur

· Kontrak standar khusus, artinya kontrak standar yang sudah diajukan oleh pemerintah

Menurut Remi Syahdeini, keabsahan berlakunya kontrak baru tidak perlu lagi dipersoalkan karena kontrak baru eksistensinya sudah merupakan kenyataan.

· Kontrak baru lahir dari kebutuhan masyarakat. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung dengan kontrak baru yang masih dipersoalkan.

B. MACAM – MACAM PERJANJIAN

· Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak, perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajibannya kepada satu pihak dan hak kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalkan hibah.

· Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani

· Perjanjian bernama dan tidak bernama

· Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

· Perjanjian konsensual dan perjanjian real

C. SYARAT SAH PERJANJIAN

Ada syarat- syarat tertentu sebagai isi perjanjian, seperti disebutkan di bawah ini:

• Adanya persetujuan antara beberapa pihak yang telah disepakati(consensus)

• Adanya persetujuan antara beberapa pihak yang telah disepakati (capacity)

• Ada suatu hal tertentu (a certain subject matter)

• Ada suatu sebab yang fakta dan halal (legal cause)

D. SAAT LAHIRNYA PERJANJIAN

Menetapkan kapan saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi :
Penentuan resiko saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa
Menentukan tempat terjadinya perjanjian.
Adanya kesempatan untuk membatalkan penawaraN
Menghitung penentuan resiko pada jangka panjang

E. BATALNYA DAN PELAKSANAAN SUATU PERJANJIAN

Ø Batalnya perjanjian :

• Batal demi hukum : suatu perjanjian menjadi batal demi hukum apabila syarat objektif bagi sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi. Jadi secara yuridis perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Bilamana perjanjian tersebut dibatalkan Karena tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan

Atas permintaan salah satu pihak : Pembatalan di sah kan Karena ada salah satu pihak Karena adanya cacat menurut hukum.Harus ada gugatan kepada Hakim. Pihak lainnya dapat menyangkal hal itu, maka harus ada pembuktian

• UU memberikan kebebasan kepada para pihak apakah akan menghendaki pembatalan atau tidak oleh UU pembatalan tersebut dibatas sampai 5 thn, diatur oleh pasal 1454 KUHPer tetapi pembatasan waktu tersebut tidak berlaku bagi pembatalan yang diajukan selaku pembelaan atau tangkisan

• Asas konsensus yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPer tidak berlaku secara keseluruhan tetapi ada pengecualiannya. Undang-undang menetapkan suatu formalitas untuk perjanjian tertentu, misalnya hibah benda tak bergerak, maka harus dibuatkan dengan akta notaris, perjanjian perdamaian harus dibuat tertulis.

Pelaksanaan

Itikad baik dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata merupakan ukuran objektif untuk menilai baik pada pelaksanaan perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian harus disesuaikan menurut norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli. Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan atas hak- hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh beberapa pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuan dan memuaskan bagi mereka. Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat, diharuskan dan memaksa. Perjanjian yang telah di buat secara sah mengikat pihak-pihak yang terlibat, perjanjian tersebut tidak boleh di atur atau dibatalkan secara sepihak saja.

6.1 A. HUBUNGAN HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM DAGANG

Sejak zaman Romawi perdagangan, perdagangan sudah berkembang dengan pesatnya,sehingga diperlukan pula pengaturan yang tepat untuk dapat mengatur dan mengikuti perkembangan yang sudah sudah revolusi seperti sekarang. Timbulnya pengaturan baru akan menimbulkan suatu perubahan pada hukum Perdata Romawi yang telah ada. Sehingga, akhirnya terbentuklah sebuah kitab undang-undang yang baru yang kemudian bernama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pemisahan hukum perdata dalam dua buah bagian itu yang terdiri atas hukum perdata dan hukum dagang diambil alih oleh tata hukum Prancis yang hukumnya sangat berbau Romawi. Sistem tata hukum Prancis akhirnya diambil oleh Belanda dan berdasarkan asas konkordansi/concordantie baginsel berlakulah pula sistem hukum Belanda itu di Indonesia. Maka dari itu sampai saat ini hukum Perdata di Indonesia terbagi pula dalam dua buah bagian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Sipil/KUHS atau Burgerlijk Wetbork/BW dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/KUHD atau Wetboek van Koophandel/WvK.

B. BERLAKUNYA HUKUM DAGANG

Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah di mulai sejak abad pertengahan eropa yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan perancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, vennetia, Marseille, Barcelona dan Negara-negara lainnya ) . Tetapi pada saat itu hukum Romawi (corpus lurus civilis ) tidak dapat menyelsaikan perkara-perkara dalam perdagangan , maka dibuatlah hokum baru di samping hokum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke- 17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hokum pedagang (koopmansrecht) khususnya mengatur perkara di bidang perdagangan (peradilan perdagangan ) dan hokum pedagang ini bersifat unifikasi.

Karena bertambah pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hokum dagang oleh mentri keuangan dari raja Louis XIV (1613-1715) yaitu Corbert dengan peraturan (ORDONNANCE DU COMMERCE) 1673. Dan pada tahun 1681 disusun ORDONNANCE DE LA MARINE yang mengatur tentang kedaulatan.

Dan pada tahun 1807 di Perancis di buat hokum dagang tersendiri dari hukum sipil yang ada yaitu (CODE DE COMMERCE ) yang tersusun dari ordonnance du commerce (1673) dan ordonnance du la marine(1838) . Pada saat itu Nederlands menginginkan adanya hokum dagang tersendiri yaitu KUHD belanda , dan pada tahun 1819 drencanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus . lalu pada tahun 1838 akhirnya di sahkan . KUHD Belanda berdasarkan azas konkordansi KUHD belanda 1838 menjadi contoh bagi pembuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848 . Pada akhir abad ke-19 Prof. molengraaff merancang UU kepailitan sebagai buku III di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896).Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki 2 kitab yaitu tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran.

C . HUBUNGAN PENGUSAHA DAN PEMBANTUNYA

Dalam melaksanakan perusahaannya, si pengusaha memerlukan bantuan seseorang untuk bekerja kepadanya sebagai bawahan, ataupun orang yang berdiri sendiri dan mempunyai perusahaan sendiri dan yang mempunyai perhubungan tetap ataupun tidak tetap dengan karyawannya. Sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan yang demikian semakin berkembang maka pengusaha-pengusaha kebanyakan tidak lagi berusaha seorang diri, melainkan bersatu dalam persekutuan-persekutuan atau perseroan-perseroan dan firma antara beberapa orang – orang atau bisnis yang menempati gedung-gedung untuk kantornya dengan sedikit atau banyak karyawan. Kemudian dibedakanlah antara perusahaan kecil, sedang dan besar. Pada setiap tempat di perusahaan mempunyai bagian nya maing – masing dapat dilihat aneka warna pekerja-pekerja seperti para penjual, penerima uang, pengepak, pembungkus barang-barang. Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya. Dalam menjalankan perusahannya pengusaha dapat:

Melakukan sendiri, Biasanya si pengusaha masih mampu melakukan pekerjaan hanya seorang diri , merupakan perusahaan perseorangan.
Dibantu oleh orang lain, Biasanya si diretur akan dibantu oleh para pegawainya untuk melakukan aktivtas di perusahaan dan merupakan perusahaan besar.
Si deritur akan memberikan tugas wewenangnya untuk para pegawainya dan tidak ikut serta dalam melakukan sebuah aktivitas – aktivitas di luar dan didalam perusahaan dan tugas dari si direktur adalah hanya mengawasi para karyawannya.

• Hanya memiliki satu kedudukan sebagai seorang pengusaha dan merupakan perusahaan besar

Adapun pembantu-pembantu dalam perusahaan antara lain:

Pelayan toko adalah semua pelayan yang membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaannya di toko
Pekerja keliling ialah pembantu pengusaha yang bekerja keliling diluar kantor untuk memperluas dan memperbanyak perjanjian-perjanjian jual beli antara majikan (pengusaha)dan pihak ketiga.
Pengurus filial ialah petugas yang mewakili pengusaha mengenai semua hal, tetapi terbatas pada satu cabang perusahaan atau satu daerah tertentu.
Pemegang prokurasi ialah pemegang kuasa dari perusahaan. Dia adalah wakil pimpinan perusahaan atau wakil manager, dan dapat mempunyai kedudukan sebagai kepala satu bagian besar dari perusahaan tugasnya sama seperti penguasa direktur ia berhak mengambil keputusan atas maju dan mundurnya perusahaan

Hubungan hukum antara pimpinan perusahaan dengan pengusaha bersifat :

Hubungan perburuhan, yaitu Hubungan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya.
Hubungan pemberian kekuasaan, yaitu hubungan hukum yang diatur dalam pasal 1792 dsl KUHPER yang menetapkan sebagai berikut ”pemberian kuasa adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan.

Adapun pembantu-pembantu luar perusahaan antara lain:

Ø Agen perusahaan

Agen perusahaan adalah orang melakukan perantara atau makelar pada pihak ketiga. Orang ini mempunyai hubungan atas perjanjian dengan pihak ketiga. Perbedaan antara agen perusahaan dan pekerja keliling adalah pada hubungan kerja dan tempat kedudukan, sebagai berikut:

Pekerja keliling mempunyai hubungan hukum tenaga kerja dengan pengusaha (majikan), sedangkan agen perusahaan mempunyai hubungan hukum pemberian kuasa dengan perusahaan yang diageninya.
Pekerja keliling adalah karyawan perusahaan majikannya, dia tidak berdiri sendiri dan berkedudukan di tempat kedudukan perusahaan, sedangkan agen perusahaan bukan bagian dari perusahaan yang diageninya, melainkan perusahaan yang berdiri sendiri.

Ø Perusahaan perbankan

Perusahaan perbankan adalah lembaga keuangan yang mewakili pengusaha untuk melakukan:

Pembayaran kepada pihak ketiga
Penerimaan uang dari pihak ketiga
Penyimpanan uang milik pengusaha selaku nasabah

Ø Pengacara

Ø Notaris

Ø Makelar

Ø Komisioner

D. PENGUSAHA DAN KEWAJIBANNYA

Hak dan Kewajiban pengusaha adalah :

Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja
Berhak melaksanakan peraturan kerja
Memberikan pelatihan kerja (pasal 12)
Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban menurut agamanya (pasal 80)
Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, kecuali ada ijin penyimpangan (pasal 77)
Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan
Tidak boleh memperkerjakan anak anak
Tidak boleh memperkerjakan lansia
Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat / libur pada hari libur resmi
Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum (pasal 90)
Wajib mengikutsertakan dalam program Jamsostek (pasal 99)
Wajib memberikan cuti yang sudah ditetapkan
Memberikan asrama pada buruh – buruh

CONTOH KASUS HUKUM PERDATA

Gugatan yang dilakukan para warga terkait sengketa tanah Istana Kepresidenan Tampaksiring, Gianyar, Bali, kandas di pengadilan. 5 gugatan yang diajukan warga ke Pengadilan Negeri (PN) Gianyar kandas di tangan hakim. Gugatan itu diajukan para warga ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Total 5 gugatan Kemensetneg pun menunjuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar, sebagai pengacara negara. Kejari Gianyar pun berhadapan dengan 5 gugatan di PN Gianyar. Berikut daftar gugatan yang diajukan oleh para warga:

Cokorda Gede Putra Semaradana dkk menggugat pemerintah Rp 91,8 miliar.
Cokorda Gede Nara Jenana dkk menggugat pemerintah Rp 8,5 miliar
I Wayan Klesed dkk menggugat pemerintah Rp 74,4 miliar.
I Wayan Ngicen dkk menggugat pemerintah Rp 16,6 miliar.
I wayan dudet dkk menggugat pemerintah Rp. 24,2 milyar

Sidang yang tadinya berlangsung di PN Gianyar pada tahun 2014 silam kemudian berpindah ke Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2016. Tahun 2018 pun, MA memvonis 5 gugatan tersebut dan tidak mengabulkan gugatan warga satu pun. Kajari Gianyar Bayu Adhinugroho Arianto mengatakan pihaknya berhasil menyelamatkan uang negara senilai Rp 214 miliaran. Dia mengatakan Kejari sebagai pengacara negara memiliki andil yang besar dalam menyelamatkan aset negara di perkara ini. Penyelamatan keuangan negara yang berhasil dilakukan oleh Jaksa Pengacara Kejari Gianyar dalam perkara gugatan Istana Tampaksiring Sebesar Rp 214 miliar adapun objek gugatan tersebut ialah areal Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali dan Areal Asrama Polisi Militer dan Pegawai Istana Kepresidenan.

Analisis :

Hukum perdata adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara individu dan kelompok. Hukum perdata berisi tentang hukum seseorang , hukum keluarga, hukum waris dan hukum harta kekayaan yang meliputi hukum benda dan hukum perikatan. Kasus diatas termasuk dalam kasus perdata Karena telah terjadi Gugatan yang dilakukan para warga terkait sengketa tanah Istana Kepresidenan tetapi gugatan mereka tidak di terima begitu saja. Sidang yang tadinya berlangsung di PN Gianyar pada tahun 2014 silam ditunda dalam waktu yang sangat lama kemudian berpindah ke Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2016. Pada tahun 2018 Mahkamah Agung memvonis 5 gugatan tersebut. Kajari Gianyar Bayu Adhinugroho Arianto sebagai pengacara telah melakukan penyelamatan atas asset negara. Hal ini membuat asset negara terselamatkan dari pihak- pihak lain.

Penyesesaian :

Menurut saya solusinya sudah diselesaikan oleh Kajari Gianyar Bayu Adhinugroho Arianto sebagai pengacara yang telah menyelamatkan asset sebagian dari negara dan para penggugat Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan